KODE ETIK TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

 

KODE ETIK TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DAFTAR ISI :

1. Pengenalan Kode Etik

2. Prinsip-Prinsip Dasar

3. Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Desa

4. Larangan-Larangan Bagi Perangkat Desa

5. Pendidikan dan Pengembangan

6. Hubungan dengan Masyarakat

7. Sanksi dan Penegakan Kode Etik

8. Penerapan Kode Etik dalam Kehidupan Sehari-hari

9. Evaluasi dan Monitoring

 1. Pengenalan Kode Etik

•  Tujuan Kode Etik: Menjaga agar perangkat desa dapat menjalankan tugas dengan baik, jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

•  Landasan Hukum: Mengacu pada Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang pemerintahan desa.

 2. Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik

Prinsip-prinsip dasar dalam Kode Etik Perangkat Desa berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa perangkat desa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas, transparansi, dan profesionalisme

 

Integritas :

•  Perangkat desa harus jujur, transparan, dan tidak melakukan korupsi dalam pelaksanaan tugas.

Profesionalisme :

•  Perangkat desa harus mengutamakan kualitas dan efektivitas dalam bekerja, serta selalu meningkatkan kompetensinya.

Akuntabilitas :

•  Perangkat desa harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas.

Transparansi :

•  Harus terbuka dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran desa.

Keadilan :

•  Menjamin adanya kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Kode Etik

•  Kode etik perangkat desa adalah pedoman yang mengatur tata perilaku dan tata kerja para perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi masyarakat di tingkat desa.

•  Tujuan dari kode etik ini adalah untuk menciptakan integritas, profesionalisme, serta menjaga hubungan yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak lain yang terkait.

 3. Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Desa

•  Melayani Masyarakat : Perangkat desa harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan tidak diskriminatif.

•  Melaksanakan Kebijakan Desa : Perangkat desa bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala desa.

•  Mengelola Keuangan Desa : Perangkat desa harus menjaga dan mengelola keuangan desa dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan sesuai peraturan.

•  Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa : Perangkat desa harus ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 4. Larangan-Larangan Bagi Perangkat Desa

Korupsi, Kolusi, Nepotisme :

•  Perangkat desa dilarang melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.

Menyalahgunakan Jabatan :

•  Perangkat desa tidak boleh menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Diskriminasi :

•  Perangkat desa dilarang membeda-bedakan masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial.

Penyalahgunaan Wewenang :

•  Tidak boleh menggunakan wewenang yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

 

5. Pendidikan dan Pengembangan

Penelitian Terdahulu

•  Pendidikan dan pengembangan dalam konteks Kode Etik Pemerintah Desa merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa perangkat desa tidak hanya memahami kode etik tetapi juga dapat mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

•  Pendidikan dan pengembangan yang baik dapat meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa, memperkuat integritas, dan menjaga akuntabilitas dalam pemerintahan desa.

Pelatihan dan Pengembangan :

•  Perangkat desa harus mengikuti pelatihan atau pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan dalam menjalankan tugas.

Inovasi :

•  Perangkat desa diharapkan untuk terus mencari cara-cara inovatif dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 6. Hubungan dengan Masyarakat

•  Komunikasi yang Baik : Perangkat desa harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat desa, menyampaikan informasi yang jelas dan akurat.

•  Menerima Kritik dan Saran : Perangkat desa harus terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat untuk perbaikan kinerja.

•  Menghormati Hak Asasi Manusia : Dalam menjalankan tugas, perangkat desa harus mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Kode Etik Pemerintah Desa dan Hubungan dengan Masyarakat

Kode etik pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan menjaga hubungan yang harmonis antara perangkat desa dan masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintah yang bertugas langsung melayani warga desa, perangkat desa harus mengedepankan nilai-nilai etika dalam setiap tindakan dan keputusan mereka. Hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan dan demokratis.

 7. Sanksi dan Penegakan Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik :

•  Setiap pelanggaran terhadap kode etik perangkat desa dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif atau hukum, tergantung pada beratnya pelanggaran.

Penegakan Kode Etik :

•  Kode etik harus ditegakkan dengan adanya pengawasan internal maupun eksternal yang memastikan perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada.

 8. Penerapan Kode Etik dalam Kehidupan Sehari-hari

 Contoh Praktis :

•  Perangkat desa diharapkan untuk selalu menunjukkan sikap profesional dan etis dalam setiap tindakan sehari-hari. Misalnya, dalam menghadapi konflik kepentingan, perangkat desa harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

 9. Evaluasi dan Monitoring

Pengawasan :

•  Adanya pengawasan baik oleh pimpinan desa, masyarakat, maupun instansi terkait untuk memastikan kode etik diterapkan dengan baik.

Evaluasi Kinerja :

•  Kinerja perangkat desa perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kode etik telah diterapkan.

 Kesimpulan

Tata Kerja Kode Etik Pemerintah Desa

Tata kerja kode etik pemerintah desa berfungsi sebagai pedoman dasar dalam mengarahkan perilaku, tindakan, dan keputusan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan kode etik, pemerintah desa dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh perangkat desa sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta mematuhi norma dan regulasi yang berlaku.

 

#TERIMAKASIH SEMOGA BERMANFAAT#